TugasPokok. Sebagai bagian dari TNI, tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan Daripenerapan pancasila ini, ditinjau pelaksanaannya pada masa sekarang terjadi banyak kegagalan, salah satunya adalah adanya sikap separatisme di Papua yang mengancam kedaulatan NKRI . Hal ini menyangkut masalah tidak terlaksananya sila kelima dari Pancasila. B. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan pancasila ? 2. A Membangun Integrasi Nasional. 1. Pengertian Integrasi Nasional. Integrasi Nasional berarti suatu proses penyatuan atau pembauran sebagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. 2. Ancaman dan Tantangan dalam Membangun Integrasi Nasional. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik SejarahTNI. Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 powerakan dapat bertahan. Survivalitas dalam sistem internasional yang anarki menjadi Indonesia menyebut bahwa tindakan Vanuatu sama saja dengan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Gerakangerakan separatis ini pun tersinyalir mendapatkan dukungan persenjataan dari beberapa negara maju di Eropa. Pengalaman pahit Indonesia dalam masalah Timor-Timur cukuo menjadi pelajaran. Kondisi perekonomian Indonesia juga patut diperhatikan agar dapat menunjang kemajuan di bidang militer. . Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan masih ada saja organisasi atau gerakan yang ingin memecah belah kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut antara lain, yang pertama adalah PKI Partai Komunis Indonesia , Yang kedua GAM Gerakan Aceh Merdeka , Yang ketiga adalah OPM. Organisasi Papua Merdeka . Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang mengancam persatuan Indonesia dan mengancam Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi di semua wilayah suatu negara. Kedaulatan adalah kekuatan total untuk mengatur segala sesuatu yang ada di wilayah suatu negara tanpa campur tangan dari negara lain. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan PKI Partai Komunis Indonesia . Partai Komunis Indonesia PKI adalah partai politik yang dibubarkan di Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah Partai Komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan ini dibubarkan pada tahun 1965 dan dilarang pada tahun berikutnya. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, PKI muncul kembali di panggung politik dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Belanda. Banyak angkatan bersenjata berada di bawah kendali atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam pertempuran dengan Belanda, Presiden Sukarno khawatir bahwa pengaruh PKI yang semakin besar pada akhirnya akan mengancam statusnya. Selain itu, pertumbuhan PKI telah menyebabkan lebih banyak masalah di sektor sayap kanan daripada pemerintah Indonesia dan beberapa kekuatan asing, terutama antusiasme anti-Komunis Amerika Serikat secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antara PKI dengan kekuatan lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan biasanya terjalin erat. Tujuan PKI di Indonesia yaitu karena ingin mendirikan negara soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan paham komunis. Pembahasan kedua akan membahas tentang GAM Gerakan Aceh Merdeka . Gerakan Aceh Merdeka GAM adalah Organisasi separatis yang bertujuan untuk mempersatukan Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1976, konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM bermula dari perbedaan keinginan ini yang terus berlanjut dan menelan korban hampir orang. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF.GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro, telah tinggal di Swedia selama hampir 30 tahun dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 4 Desember 1976, pendiri Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mempublikasikan pidato menentang pemerintah Indonesia di Harimon Hills, pernyataan Kabupaten Piede. Saat GAM berdiri, nama resmi yang digunakan saat itu adalah AM, Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia menamakan gerakan GPK-AM dari tahun 1980-an hingga penindasan dan perlawanan bersenjata ini mendapat reaksi keras dari pemerintah pusat Indonesia, yang akhirnya melakukan operasi militer di Aceh atau dikenal dengan DOM Military Operations Zone dari akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Tindakan ini memaksa militan AM untuk melanjutkan perjuangan mereka di pengasingan. Ketika rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilakukan di Indonesia, pada saat yang sama Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dengan nama GAM. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM berlanjut hingga pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh pada tahun tersebut melalui beberapa prosedur dialog, namun gagal mencapai penyelesaian mufakat antara pemerintah Indonesia dan aktivis GAM. Konflik sedikit banyak menekan aktivitas bersenjata GAM, banyak aktivis GAM yang melarikan diri dari Aceh dan melarikan diri ke luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 memaksa pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan di bawah inisiasi dan mediasi pihak internasional. Pada 27 Februari 2005, GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap negosiasi di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martin Ahtisaari Martti Ahtisaari menjabat sebagai tuan rumah. Setelah 25 hari perundingan, pada 17 Juli 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Damai ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Selanjutnya, tim Aceh Monitoring Mission AMM memantau proses perdamaian yang terdiri dari lima negara ASEAN dan beberapa negara anggota. Uni pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan membantu mendorong pembentukan partai politik lokal di Aceh dan memberikan amnesti kepada anggota GAM. Padahal, meski sudah damai, sejauh ini masih ada persoalan yang belum ditemukan jalan keluarnya. Misalnya tentang tapol Aceh yang masih berada di Chipinan Jakarta, seperti Ismuhadi Jaffa. Selain soal kesejahteraan mantan kombatan GAM, hanya segelintir elit yang bisa menikmati persoalan tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah OPM Organisasi Papua Merdeka . Organisasi Papua Merdeka OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang dikenal sebagai Irian Jaya di Indonesia. Gerakan tersebut dilarang di Indonesia dan memicu kemerdekaan provinsi tersebut, yang berujung pada pengkhianatan. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya Oleh Ani Sri Rahayu Trainer P2KK dan Pengajar PPKn Univ. Muhammadiyah Malang Indonesia sudah berusia 73 tahun. Tapi ada sisi miris yang masih mewarnai perjalanan Indonesia, yaitu masih adanya gerakan separatisme. Fakta tersebut bisa terbuktikan dari pernyataan dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengaku bertanggungjawab atas peristiwa penyerangan dan pembunuhan satu anggota TNI dan karyawan PT Istaka Karya. Motif penyerangan karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah pada TNI-Polri dan pemerintah Indonesia Lawan KKB atau Sepatisme Gerakan separatisme jangan mendapat tempat untuk berkembang di Indonesia. Sebab hal itu bisa mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Selama ini, kalau kita analisis bersama negara kita Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Padahal, separatisme di Papua, sebenarnya, bukan semangat yang baru diteriakkan kemarin. Diakui atau tidak, masih ada semangat memisahkan diri dalam KKB yang dulunya disebut Organisasi Papua Merdeka OPM. Pemerintah dan penegak hukum pemerintah sudah saatnya tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme. Fakta tersebut, bisa kita artikan bahwa saat ini kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak Keberadaan separatisme harus dilawan demi menegakkan wibawa negara. Apalagi, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu membunuh secara brutal sejumlah pekerja PT Istaka Karya,di Nduga. Sekitar 40 anggota kelompok Egianus juga menyerang pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Nduga, Senin 3/12. Seorang anggota TNI, Sersan Handoko, gugur dalam peristiwa itu. Seorang tentara lain terluka tembak, harian Kompas,3/12 Melihat peristiwa yang ada di Nduga dan apa pun alasannya, pembunuhan terhadap pekerja proyek dan penyerangan terhadap pos TNI jelas sudah dapat dikategorikan sebagai penyerangan berskala besar. Jadi, terlepas dari KKB atau separatisme, tragedi Nduga harus diusut tuntas. Merujuk dari konteks itulah, saatnya kita mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Karena bagaimanapun, kalau kita perhatikan secara seksama skala dan intensitas penyerangan itu, sudah sepatutnya militer bersama kepolisian bahu-membahu mengejar kelompok separatis di Papua tersebut. Namun, disisi lain, kita juga perlu bijak dengan sikap yang telah diambil pemerintah selama ini, yang jauh memilih jalan hati-hati. Sebab, kita harus bisa memahami bahwa ada sensitivitas tertentu dalam penanganan insiden Nduga. Selama ini, pemerintah memang dinilai mengambil sikap berhati-hati dalam menangani berbagai kasus di Papua. Hal itu terutama karena pelaku penembakan di Papua kerap menggunakan isu hak asasi manusia HAM untuk menghindar dari jeratan hukum. Solusi bagi separatisme Selaku penulis, besar harapan terhadap pemerintah dan penegak hukum yang ada tidak ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme, yakni kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak. Melihat kondisi yang memang demikian militer yang harus menangani masalah ini. Apalagi proses diplomasi sudah sulit dilakukan. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil langkah alternative untuk melawan separatisme. Pertama, mengingat separatisme itu adalah bagian dari terorisme. Jadi, menanggulangi gerakan semacam itu, yang ingin memisahkan diri dari negara yang berdaulat, jelas-jelas sebenarnya memerlukan tentara. Jadi memang harus gerakan tentara yang menangani persoalan seperti itu. Kedua, ada baiknya Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis. Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya. Ketiga, menurut saya sebagai penulis pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal sehat, kehendak, perasaan, dan hati nurani. Karena itu, siapa pun pasti memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain, termasuk pemerintah dan masyarakat Papua. Secara umum, kondisi di Papua saat ini, orang tidak merasa nyaman dan aman. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan ini tidak hanya dirasakan masyarakat asli Papua, tetapi juga siapa pun yang kini tinggal di Papua. Kekerasan muncul bagaikan asap. Dia bukan masalah, melainkan akibat. Asap pasti muncul karena ada api. Selama faktor penyebabnya belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan. Keempat, menurut saya, penyebab utama kekerasan di Papua adalah munculnya dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di satu pihak pemerintah mempunyai paradigma separatisme. Mereka melihat dan mencurigai masyarakat Papua sebagai menyiapkan gerakan separatis. Setiap kegiatan budaya di Papua dicap separatis, setiap suara yang memperjuangkan hukum dan perdamaian juga dicap separatis. Seperti halnya orang memakai kacamata hitam, segala hal yang dipandang akan hitam, segala yang dilihat adalah separatisme. Di sisi lain, masyarakat Papua juga punya paradigma sendiri, yaitu kolonialisme. Pemerintah dianggap sebagai penjajah. Karena dianggap penjajah, menurut mereka tidak mungkin pemerintah membangun Papua. Sekarang persoalannya bagaimana dua paradigma ini bisa didamaikan. Kedua belah pihak harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog. Kelima, penanganan terhadap masalah tragedy di Papua, terutama terhadap separatisme tidak cukup diserahkan kepada pemerintah. Sekiranya, harus ada gerakan serentak yang merupakan gabungan dari beberapa faktor. Pendekatan keamanan saja tidak cukup,jika tidak ada pendekatan kesejahteraan. Apalagi, masalah kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab gejolak di Papua. Dalam perspektif itulah, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah saat ini patut didukung sepenuhnya. Pembangunan yang gencar dilakukan di Papua bertujuan memakmurkan rakyat setempat. Manajemen pembangunan di Papua sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran. Melalui kelima solusi alternative yang penulis tawarkan di atas sekiranya bisa menjadi solusi kita bersama dalam memberantas separatisme yang terjadi di Nduga Papua. Selain itu sudah semestinya, tugas pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Papua sana mampu menjelaskan kepada rakyat, termasuk mereka yang masih berlalu-lalang di pegunungan, bahwa pemerintah serius membangun Papua. Upaya pembangunan di Papua adalah upaya pembangunan kesejahteraan. Sekiranya, itulah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua. ——— *** ———- Jakarta Separatisme adalah suatu paham atau gerakan yang perlu dipahami dengan baik. Istilah separatisme ini mengacu pada orang-orang atau suatu golongan yang ingin memisahkan diri dari suatu kelompok, dalam hal ini adalah negara. Gerakan separatisme ini dapat menimbulkan ancaman terhadap negara. Hal ini tentunya harus diperhatikan benar apa penyebabnya, karena tentunya suatu gerakan separatisme muncul karena berbagai alasan yang dialami orang atau golongan tersebut. Panglima TNI Separatisme di Dunia Maya Ancaman Serius Terhadap Persatuan Bangsa Demokrasi Adalah Bentuk Pemerintahan, Pahami Pengertian hingga Jenis-jenisnya Radikalisme adalah Paham Perubahan Ekstrem, Kenali Ciri-Cirinya Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Berikut rangkum dari berbagai sumber, Rabu 20/1/2021 tentang separatisme Gerakan Separatis. adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris separate yang berarti terpisah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme adalah paham atau gerakan untuk memisahkan diri mendirikan negara sendiri. Separatisme adalah sebuah paham, sedangkan separatis adalah orang golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan; golongan bangsa untuk mendapatkan dukungan. Jadi orang yang melakukan separatisme adalah atau disebut juga dengan separatis. Separtisme adalah gerakan yang tentunya memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu wilayah atau golongan merdeka dan mendapatkan kedaulatannya sendiri sebagai negara baru. Separatisme adalah suatu gerakan yang telah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kamu mungkin pernah mendengar berbagai gerakan separtisme ini seperti, Pemberontakan PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, G30S/PKI, Republik Maluku Selatan RMS, Gerakan Aceh Merdeka GAM, hingga Organisasi Papua Merdeka OPM.Penyebab SeparatismePenyebab seperatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Kedua konflik tersebut menjadi faktor penyebab separatisme yang paling utama. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok, yang sederajat. Separatisme adalah gerakan yang kerap kali terjadi karena faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ekonomi yang lemah pada suatu negara menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan, seperti merampok, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Selain itu, penyebab separatisme adalah pemulihan dari krisis ekonomi yang lamban dan berlangsung begitu lama dan tidak efektif. Hal ini bisa menjadi pemicu yang sangat kuat timbulnya gerakan separatisme. Selanjutnya, penyebab separatisme adalah masalah sosial dan politik. Pejabat yang korup dan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi secara terus menerus tidak pelak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Hal ini tentunya dapat menjadi penyebab terjadinya gerakan separatisme. Sementara itu, masalah sosial seperti adanya pembedaan berdasarkan SARA, intimidasi terhadap kamu tertentu, dan masalah-masalah sosial lainnya juga menjadi salah satu faktor penyebab separatisme terjadi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia hingga masuknya negara lain untuk mengajak memisahkan diri dari suatu negara juga menjadi pemicu timbulnya gerakan separatisme Gerakan Separatis dalam Sejarah IndonesiaPemberontakan PKI di Madiun Salah satu contoh separatisme dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu Kebumen, Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. Republik Maluku Selatan RMS Republik Maluku Selatan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Selain ketiga contoh tersebut, gerakan separatis lainnya yang juga pernah terjadi di Indonesia adalah G30S/PKI, Gerakan Aceh Merdeka GAM, hingga Organisasi Papua Merdeka OPM. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Erika Politik Thursday, 13 Jan 2022, 0902 WIB Gerakan Saparatisme di IndonesiaGerakan separatis masih terus membayangi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski jumlahnya semakin kecil, ia tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan NKRI. Aksi separatisme di mana pun sama, yaitu ingin membentuk negara sendiri. Gerakan separatisme ini merupakan gerakan bersenjata sehingga mengancam bukan hanya rakyat, melainkan juga aparat. Gerakan pemisahan diri ini, baik di Aceh, Papua, dan Maluku selalu mengusung isu yang sama, biasanya erat terkait dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan yang tidak merata. Kegagalan pemerintah untuk menciptakan keadilan dianggap sebagai sumber motivasi utama gerakan tidak terdapat tiga pendekatan untuk merespons gerakan separatisme, yakni pendekatan politik, pendekatan persuasif, dan pendekatan represif. Dalam pendekatan politik, perjuangan bersenjata gerakan separatis berubah menjadi perjuangan politik melalui partai politik. Kelompok separatis bermetamorfosis menjadi partai politik. Inilah yang terkaji ketika Gerakan Aceh Merdeka menjadi partai politik bernama Partai GAM. Itu juga yang terjadi di Irlandia Utara ketika Tentara Pembebasan Irlandia atau IRA yang hendak memisahkan diri dari Inggris Raya berubah menjadi partai politik bernama Sein Fein. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, lewat Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso terhadap kelompok bersenjata Din Minimi di Aceh baru-baru ini, merupakan contoh pendekatan tindakan persuasif biasanya ada negosiasi. Kelompok bersenjata bersedia menyerah bila, misalnya, pemerintah memberi pengampunan kepada mereka. Itulah sebabnya Presiden Jokowi berniat memberikan amnesti kepada kelompok Din Minimi dengan terlebih dulu meminta pertimbangan DPR. Pendekatan politik ataupun persuasif jelas merupakan kebijakan yang baik. Kebijakan ini akan memperkecil korban, baik di pihak rakyat, aparat, maupun kelompok separatis. Sangat melelahkan jika terus-menerus negara ini diwarnai kontak bersenjata antara aparat keamanan dan gerakan separatis. Ujung-ujungnya, ibarat ungkapan dua gajah berkelahi pelanduk mati di tengah-tengahnya, rakyat juga yang jadi tidak semua gerakan separatis bisa direspons dengan pendekatan politik. Gerakan separatis di Papua, misalnya, sulit bisa direspons dengan pendekatan politik dengan mengubah Organisasi Papua Merdeka menjadi partai politik. Itu karena OPM berbeda dengan GAM. GAM bisa disebut sebagai satu-satunya gerakan separatisme di Aceh ketika itu. Namun, OPM terdiri atas banyak faksi. Bahkan, pendekatan persuasif pun sulit dilakukan karena banyaknya faksi dalam tubuh OPM. Ketika pemerintah berhasil bernegosiasi dengan satu faksi, faksi lain boleh jadi terus melakukan perlawanan. Namun, kita tetap merekomendasi pemerintah melakukan pendekatan persuasif melalui negosiasi untuk merespons gerakan separatis di Papua. Jika benar gerakan separatis berakar pada perasaan diperlakukan secara tidak adil dalam hal ekonomi, pendekatan persuasif yang juga perlu dilakukan pemerintah ialah pendekatan kesejahteraan. Papua merupakan daerah di Indonesia yang paling tertinggal dari segi pembangunan fisik dan manusia, terbelakang secara pendidikan, ekonomi, dan teknologi, atau miskin karena kebanyakan masyarakat hidup dalam keprihatinan akan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai. Hingga pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wacana pembangunan nasional di kawasan Indonesia Timur terutama Papua patut diacungi jempol. Bahkan upaya pemerintah untuk membangun Papua sekarang boleh dikatakan merupakan langkah paling tepat dan maju dalam peradaban bangsa Indonesia. Pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi yang memulai pembangunan dari Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, bisa dijadikan instrumen merespons gerakan separatis melalui pendekatan persuasif berupa pendekatan kesejahteraan. Namun, negara tetap tidak boleh ragu melancarkan pendekatan represif kepada kelompok-kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan, direspons dengan pendekatan politik dan persuasif. Pendekatan apa pun yang dilakukan negara terhadap gerakan separatis, apakah politik, persuasif, atau represif, ia harus bertujuan melindungi kedaulatan rakyat dan kewibawaan negara Indonesia. Papua merupakan daerah di Indonesia yang paling tertinggal dari segi pembangunan fisik dan manusia, terbelakang secara pendidikan, ekonomi, dan teknologi, atau miskin karena kebanyakan masyarakat hidup dalam keprihatinan akan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai. Hingga pada era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wacana pembangunan nasional di kawasan Indonesia Timur terutama Papua patut diacungi jempol. Bahkan upaya pemerintah untuk membangun Papua sekarang boleh dikatakan merupakan langkah paling tepat dan maju dalam peradaban bangsa pemerintahan Presiden Jokowi yang memulai pembangunan dari Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, bisa dijadikan instrumen merespons gerakan separatis melalui pendekatan persuasif berupa pendekatan negara tetap tidak boleh ragu melancarkan pendekatan represif kepada kelompok-kelompok separatis yang terus melakukan perlawanan, direspons dengan pendekatan politik dan persuasif. Pendekatan apa pun yang dilakukan negara terhadap gerakan separatis, apakah politik, persuasif, atau represif, ia harus bertujuan melindungi kedaulatan rakyat dan kewibawaan negara Indonesia. separatisme opm Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik Terpopuler Tulisan Terpilih PertanyaanGerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah...Gerakan separatisme dapat mengancam setiap negara karena mengganggu berjalannya sistem pemerintahan. Latar belakang munculnya gerakan tersebut adalah... Keinginan untuk mempertahankan keutuhan kelompok Ketidakadilan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat Rasa cinta kepada tanah air atau negara secara berlebihan Keinginan untuk menyejahterakan keluarga atau kerabat sendiri Dominasi kebudayaan mayoritas terhadap kebudayaan minoritas PembahasanGerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara . Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B .Gerakan separatis adalah tindakan untuk memisahkan diri dari kelompok, golongan atau negara. Penyebab gerakan separatis salah satunya adalah munculnya ketidakadilan atau kesenjangan yang ada di masyarakat yang memicu konflik dan gerakan separatis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban yang tepat adalah B. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!8rb+NMNelsi MelisaPembahasan lengkap banget Ini yang aku cari! Bantu banget Makasih ❤️ Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil. Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri. Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut. Pengertian Gerakan Separatis Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada. Penyebab Munculnya Gerakan Separatis Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab. Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya. Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya. Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis. Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut 1. Krisis Ekonomi Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya. 2. Krisis Politik Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya. Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. 3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat 4. Krisis Sosial Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan. 5. Hukum yang Tidak Dihormati Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka. 6. Intervensi Internasional Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut khususnya negara-negara pasca merdeka. Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis. Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa. Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah. Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni 1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. 3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah. 5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya. 6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. 7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut. Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata. Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah. Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia. 1. Pemberontakan PKI Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau wildwest. Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. 2. Pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu Kebumen, Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. 3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut. a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. 4. Pemberontakan Permesta Gerakan separatis selanjutnya adalah Permesta yang juga dipicu oleh Proklamasi PRRI. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Meskipunpemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. 5. Gerakan Aceh Merdeka GAM GAM adalah sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission AMM yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. 7. Pemberontakan APRA Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 8. Republik Maluku Selatan RMS Republik Maluku Selatan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. Manusama dan Manuhutu. Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain atau setidaknya sekutu dekat Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon. 9. Organisasi Papua Merdeka OPM Organisasi Papua Merdeka OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Demikian ulasan mengenai gerakan separatis, penyebab, penanggulangan hingga contohnya dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat. Nur Fatimah

gerakan separatis dapat mengancam kedaulatan negara